Lecturer

Pengertian Politik dan Kebijakan Anggaran

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQnqeSNIzuw6TNSs2bc7Qid8o9rYfmoGUQXwRaQpORYsKVD0efb5REp1ku3tJ02d3Eq7n6tq8Pa91Ya/pub

Iklan
Article

Missing Readiness, Gagapnya Mentalitas Para Kades

Oleh: Dodi Santoso (Dosen Ilmu Politik Universitas Halu Oleo)

            Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan  jumlah  desa  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk  (30%),  luas  wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya  langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut  tetap  sejalan  dengan kewenangan  yang  menjadi  tanggungjawab  Desa. Jadi berdasarkan kronologi sejarahnya, Dana Desa merupakan “legacy” oleh Presiden SBY yang menginginkan Desa sebagai hulu dari pembangunan negara, karena selama ini Desa dianggap sebagai territorial tanpa gairah pembangunan. Paradigma pembangunan sentralistik di perkotaan sudah harus ditinggalkan, karena pembangunan bukan soal kemajuan, tapi soal pemerataan.

Niat baik dari paradigma pembangunan masa SBY, yang direalisasikan jaman Presiden Jokowi merupakan lompatan pembangunan yang baik dan harus diapresiasi banyak pihak, setiap stakeholder harus mendukung dan menyukseskan program ini, namun niat baik dan program baik tidak selama nya baik dan berjalan sukses ketika di aplikasikan di lapangan, banyak permasalahn yang terjadi dari program Dana Desa ini.

Berita tentang tertangkapnya para Kades (kepala desa) di berbagai daerah memang sudah menjadi rahasia publik dan sudah menjadi konsumsi umum, berikut beberapa contoh kasus dari program Dana Desa yang terjadi di berbagai daerah.

  1. Ada 2.470 desa di Aceh yang belum membuat pertanggungjawaban dana desa tahap/tahun sebelumnya sehingga, dana berikut yang penarikannya sudah jatuh tempo, tidak bisa dicairkan. Ada Rp 1,783 triliun dana desa untuk Aceh yang saat ini menggantung dan tak bisa dicairkan. http://aceh.tribunnews.com/2018/06/08
  2. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang dari Januari 2017-April 2019, sebanyak 24 kepala desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terbukti melakukan korupsi Dana Desa dan Aloksi Dana Desa (ADD). Akibatnya negara rugi hingga miliaran rupiah. https://kumparan.com/florespedia2019
  3. Pada Oktober 2017 saja, menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, pada tahun tersebut ada kurang lebih 900 desa yang kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. https://cekfakta.tempo.co/fakta/115
  4. Kepala Desa di daerah Ogan Komering Ulu, menggunakan dana desa sebanyak 395 juta untuk keperluan pribadi nya dengan membeli mobil, berobat istri dan jalan-jalan ke luar negeri https://www.suara.com/news/2019/02/28/140548

Missing Readiness

Sebagian besar dari masalah Dana Desa adalah penyelewengan atau korupsi yang di lakukan oleh Kepala Desa itu sendiri, namun dibalik itu semua, tidak bisa disahlan sepenuhnya kepada sang empu nya Desa, ada faktor dan variabel lain yang bisa menyebabkan masalah tersebut. Pertama adalah masalah alur pemberian Dana Desa itu sendiri, dimana harus melewati Kabupaten terlebih dahulu, sehingga hal ini rawan terjadi pemotongan, hal ini juga yang dikeluhkan oleh para Kades bahwa dibeberapa daerah sebagian besar Dana Desa mengalami penyusutan, hal ini dikarenakan DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) memang harus melalui kabupaten. Perilaku demikian dapat berpotensi tindakan repetition atau pengulangan terhadap kepala desa itu sendiri.

Dari contoh-contoh permasalahan diatas faktor mentalitas agaknya menjadi perhatian khusus pemerintah pusat sebagai pemberi dana/bantuan, hal ini dikarenakan ada perubahan habits atau kebiasaan yang berubah dari paradigma bantuan Desa itu sendiri. Dimana sekarang, desa diberikan “kekuasaan” dan kewenangan untuk membangun secara otonom dengan adanya program ADD (alokasi dana desa). Dengan adanya ADD, Desa diberikan sebuah Block Grant keuangan, dimana jenis bantuan yang bersifat “gelondongan”, melihat besarnya dana yang masuk ke Desa, membuat Kepala Desa mengalami apa yang dimaksud Missing Readiness, hal ini – dalam istilah psikologi – merupakan kondisi mental seseorang yang tidak siap atau kurang tanggap dalam menyikapi sebuah situasi atau keadaan baru, dan menyebabkan terganggu nya kondisi mental dan kejiwaan. Sudah barang tentu adanya ADD, potensi untuk meningkatkan derajat sosial yang lebih tinggi atau social climbing seakan menjadi goals atau tujuan masing-masing kepala desa.

Pemerintah harus bisa merumuskan formula yang tepat dan komprehensif apabila ingin program ini sustainable dan sesuai dengan apa yang di cita-citakan awal mula program ini diluncurkan, instrumen pendukung program harus optimal, para pendamping yang berkompeten serta pengawasan yang ketat dan komprehensif menjadi kunci program ini terlaksana dengan baik.

Article

#2019 Worst Elections Ever Had

Oleh : Dodi Santoso

Dosen Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

Perhelatan Pemilihan Umum 2019 memang telah usai, bangsa Indonesia telah nelakukan sebuah hajatan besar yaitu hajatan politik,dimana untuk pertama kali nya masyarakat Indonesia menggunakan 5 hak suara nya sekaligus dalam satu waktu pemilihan., yaitu pemilian DPRD Kota/Kaupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden serta Wakil nya. Namun, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut menyisakan banyak masalah dan juga perkerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh stake holder terkait, baik penyelenggara (KPU dan Bawaslu) maupun lembaga legislatif yang membuat aturan tentang pemilu.

Pemilu tahun 2019 kali ini, merupakan pemilu dengan tingkat kerumitan sangat tinggi (most complex elections) dan juga pemilu dengan biaya paling mahal (most expensive elections) yang menelan dana 24,9 Triliun namun dengan pelaksanaan yang jauh dari kata maksimal alias buruk. Dari mulai tahap persiapan atau pra pemilu, masalah DPT (daftar pemilih tetap) masih menjadi current issue pada tahapan persiapan pemilu, dimana harusnya masalah DPT ini sudah bukan masalah serius lagi, karena instrumen penunjang DPT sebenarnya sudah tersedia, dari mulai sensus penduduk, sampai data dari KTP elektronik yang harus nya bisa menjadi acuan penyelenggara. Masalah selanjutnya adalah kontroversi kotak dan bilik suara yang menggunakan bahan kardus, dengan anggararan yang begitu besar nampaknya sangat ironi apabila material nye menggunakan kardus, hal ini mendapat banyak sekali protes dari semua pihak namun KPU tak bergeming.

Selanjutnya masih dalam tahap pra pemilu yaitu distribusi logistik pemilu, dibeberapa daerah seperti di Nias dan Jayapura yang paling menjadi sorotan sehingga tidak dapat melaksanakan pencoblosan tepat tanggal 17 april, ini jelas mengindikasikan bahwa penyelenggara kurang tanggap dalam mengantisipasi wilayah-wilayah dengan jangkauan yang sulit, padahal masalah coverage wilayah harus nya sudah selesai karena kita sudah berulang kali melaksanakan pemilihan umum. Selain itu ada surat suara yang tercecer di jalan yaitu terjadi di Kampar Riau, lalu di Bogor sebanyak 680 kotak suara rusak akibat diterjang banjir.

Selanjutnya adalah masalah ketika pelaksanaan pemilu nya itu sendiri, yaitu pada 17 april 2019. Sebelum pelaksanaan pemilu di dalam negeri, panitia pemungutan luar negeri di beberapa negara telah melalukan pemungutan suara, masalah yang paling mencolok adalah pemungutan di Malaysia, dimana terjadi illegal act atau perbuatan yang illegal yaitu ditemukan surat suara yang telah tercoblos oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya dan juga tercoblos oleh salah satu calon legislatif DPR RI dari partai tertentu, disini kami tidak membahas siapa dan apa nya, namun penyelenggara yang kurang cekatan dalam mengawal dan memastikan pemilu di luar negeri itu berjalan dengan prinsip jujur dan adil. Di beberapa daerah di tanah air juga tak luput akan permasalahan ketika pencoblosan, seperti terjadi illegal act dengan adanya surat suara yang tercoblos sebelumnya, seperti  di TPS Musi Bayuasin Palembang, di Tangerang,  dan di Kolaka Utara ketua KPPS di duga mencoblos sisa surat suara untuk salah satu pasangan calon.

Irrational & Emotional Act

Masalah selanjutnya adalah pasca pencoblosan, ini yang merupakan klimaks dari permasalahan pemilu kali ini. Peristiwa yang kadang tidak masuk akal pun bisa saja terjadi. Masalah pertama yaitu tentang tindakan yang emosional, seperti terjadi di daerah Tidore ada salah satu caleg yang tidak terpilih menyinggung pemberian berupa karpet masjid, karena suara tidak cukup sang caleg menyinggung pemberian karpet tersebut, sontak jamaah masjid pun mengembalikan karpet pemberian sang caleg, selanjutnya di daerah Wajo yang mengambil kembali jilbab pemberian nya karena gagal terpilih menjadi anggota dewan, ada juga di Maluku Utara ada seorang caleg yang meminta kembali sajadah nya usai tidak terpilih. Selanjutnya tindakan irasional seperti terjadi di Lampung Utara, Ketua KPPS dirampok dan ditembak untuk mendapatkan dokumen pencoblosan, lalu di Balikpapan, kotak suara dicuri oleh orang yang tidak dikenal, walapun akhirnya dapat ditemukan kembali, lalu di Riau ada seorang pemuda yang diamankan karena mencoblos 20 kali di TPS yang berbeda. Selain masalah yang ada pada para calon, masalah selanjutnya juga ada di penyelenggara, total petugas TPS yang meninggal ada 54 orang, ini merupakan most deadly elections, tugas yang amat melelahkan membuat para pejuang demokrasi ini gugur, hal ini dikarenakan kompleks dan melelahkan nya penyelenggaran pemilu.

Setiap orang akan berbuat apapun demi terpilih (menjadi anggota legislatif atau presiden dan wakil presiden), hal ini di karenakan tekanan yang tinggi (high stress) karena mereka telah menggelontorkan banyak sekali uang dan materi lain nya, sehingga kontestasi pemilu ini di ibaratkan total war atau perang yang holistik (keseluruhan). Makanya tidak heran muncul tindakan-tindakan emosional dan irasional seperti diatas. Kompetisi ini ibarat serial Game of Thrones yang harus dimenangkan oleh siapaun yang ikut dalam kontestasi.

 

Potensi Deligitimasi

Melihat carut marut nya penyelenggaraan pemilu kali ini bisa dikatakan bahwa pemilu terburuk yang pernah ada, atau worst elections ever had, dengan demikian tingkat kepercayaan publik terhadap hasil dan penyelenggara pun pasti di pertanyakan kredibilitas nya sehingga hal ini dapat menimbulkan de-legitimasi pemilu itu sendiri, atau ketidak percayaan akan legitimasi dari hasil pemilu, jelas ini mencederai demokrasi dan hak-hak rakyat. Pemilu 5 tahunan yang dianggap manifestasi atau perwujudan dari supremasi hak politik rakyat harus tercederai oleh penyelenggaraan yang tidak memiliki prinsip legitimasi dan juga tidak kredibel.

Selain itu, masalah lain yang dapat timbul dari de-legitimasi pemilu adalah dapat berpotensi perpecahan di masyarakat, dan konflik pemilu ini (pilkada, pilcaleg dll) merupakan konflik yang bersifat laten artinya konflik tersebut suatu saat akan terjadi lagi. Kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya perpecahan itu sudah terjadi dan berlangsung cukup lama di masyarakat, masyarakat seakan terbelah menjadi 2 kubu, dan hal ini (konflik pemilu) akan terus menerus terjadi mankala ada kontestasi pemilu lagi. Oleh karena itu pihak penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dari tingkat pusat maupun daerah harus segera memperbaiki kinerja nya guna mengembalikan kepercayaan publik. Selanjutnya harus ada evaluasi serius dari pihat terkait mengenai penyelenggaraan pemilu yang melelahkan ini.

Article

Makan Nasi Padang, di bungkus atau makan di tempat?

Oleh : Dodi Santoso (staf pengajar Ilmu Politik Universitas Halu Oleo)

Ketika kita membeli nasi padang dan makan ditempat biasanya pelayan akan memberikan kita hanya satu centong nasi , tapi jika kita membeli nasi padang dibungkus maka kita akan mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak biasanya 2-3 centong nasi.Sejarah tersebut dimulai ketika zaman penjajahan Belanda , Ketika itu yang makan ditempat hanyalah saudagar kaya dan juga penjajah Belanda saja, mereka itu biasanya yang meramaikan rumah makan padang dahulunya. Namun, pemilik rumah makan padang ingin orang-orang pribumi dapat menikmati juga masakan daerahnya sendiri. Maka, disiasati dengan cara di bungkus. Orang-orang pribumi dapat menikmati masakan daerah sendiri dengan cara tidak makan di tempat. Porsi nasinya pun diberikan  dalam tangkup yang lebih banyak agar orang pribumi dapat berbagi dengan lain Jadi dengan membeli satu bungkus nasi padang sudah dapat dinikmati oleh dua orang. Dahulu rumah makan padang juga dikenal dengan rumah makan Ampera. Nama Ampera sendiri berasal dari Amanat Penderitaan Rakyat. Sehingga biasanya rumah makan  bernama Ampera jauh lebih murah dari rumah makan yang biasa.

 

Filosofis

Masakan Padang adalah nama yang digunakan untuk menyebut segala jenis masakan yang berasal dari kawasan Minangkabau, provinsi Sumatra BaratIndonesia. Semua jenis masakan ini lebih populer dengan sebutan masakan Padang. Meskipun sesungguhnya berbagai resep masakan Sumatra Barat mayoritas tidak berasal dari kota Padang, misalnya kota BukittinggiSolok,Padang PariamanPayakumbuh, dan sebagainya juga dikenal memiliki tradisi kuliner yang kaya. Rumah makan Padang atau rumah makan urang awak adalah sebutan untuk usaha rumah makan yang khusus menyajikan masakan Padang di luar daerah.

Penentuan lokasi tempat usaha bagi rumah makan masakan padang merupakan langkah utama untuk menentukan dapat sukses atau tidak usaha ini. Pada umumnya manajemen rumah makan Padang dikelola oleh keluarga atau kaum kerabat sekampung. Pengelola rumah makan Padang banyak menganut falsafah Minang yang demokratis, seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hal ini terlihat dari pembagian keuntungan yang dibagikan setiap seratus hari kerja, dengan sistem bagi hasil berdasarkan indeks prestasi. Cara seperti ini, akan mendorong karyawan untuk berprestasi, mereka akan berusaha melayani tamu sebaik-baiknya agar tamu mau datang kembali. Sistem bagi hasil seperti ini menjadikan karyawan merasa ikut memiliki perusahaan. Untuk memahami pengelolaan rumah makan, setiap karyawan harus melewati proses pengkaderan lengkap khas rumah makan. Biasanya karier mereka dimulai dari pencuci piring, kemudian meningkat sebagai penyiap makanan, pelayan tamu, kasir, hingga menjadi manajer.

Pelayan rumah makan Padang kebanyakannya pria. Pelayan rumah makan Padang mempunyai keunikan dalam menyajikan hidangan. Mereka akan membawa sejumlah piring hidangan secara sekaligus dengan bertingkat-tingkat/bertumpuk-tumpuk dengan kedua belah atau sebelah tangan saja tanpa jatuh. Hal ini merupakan atraksi yang cukup menarik bagi para pengunjungnya. Kemudian semua piring-piring kecil yang berisikan hidangan ini disajikan kepada tamu. Tamu bisa mengambil makanan yang ia sukai dan hanya membayar makanan yang diambil. Jika sudah selesai makan, pelayan akan memeriksa hidangan apa saja yang telah dimakan oleh tamu. Cara penyajian yang unik ini berbeda dengan kebanyakan restoran lainnya. Umumnya jika tamu masuk ia akan disodori menu dan akan memesan makanan dari menu tersebut.

Rendang merupakan salah satu dari sekian banyak menu yang ada dalam masakan padang, rending pula yang menjadikan makanan paling lezat di dunia dan serta meningkatkan martabat juga lambang kebanggaan bangsa. Namun dibalik lezat nya rendang terdapat usaha yang luar biasa dalam membuat nya, selain proses masak yang lama, dalam rendang juga terdapat makna filosofis yang luhur di dalam nya.

  1. Dagiang (daging sapi)

Dalam adat istiadat Minangkabau, daging adalah lambang “Niniak Mamak”. Niniak Mamak merupakan pemimpin suku adat yang terdiri dari datuak-datuak kepala suku atau penghulu suku. Niniak Mamak adalah tempat bertanya dan pembuat keputusan-keputusan utama di dalam adat Minangkabau. Hal itu sama seperti daging yang merupakan unsur utama dan paling penting dalam rendang.

  1. Karambia (kelapa)

Kelapa merupakan lambang dari “Candiak Pandai” atau kaum intelektual atau kumpulan orang-orang pandai di Minangkabau. Biasa disebut cerdik cendikia, mereka memiliki kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Sehingga mereka mampu memeriksa dan menentukan standar kelayakan setiap kebijakan mengenai pewarisan, pelaksanaan, dan pemecahan masalah syara’ dan adat yang sudah dilaksanakan anak kamanakan (masyarakat adat).

  1. Lado (cabai)

Cabai dalam masyarakat Minang adalah lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Alim ulama mempunyai peran dan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup beragama masyarakat Minang untuk membina dan membimbing masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

  1. Pemasak (bumbu)

Bumbu adalah lambang dari seluruh masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, masyarakat berfungsi menjalankan dan mempraktikkan aturan adat yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh pemimpin-pemimpin adat.

Jadi masih yakin akan #boikot masakan padang? Yakinlah akan sangat merugi ketika kita tidak dapat menikmati anugerah yang sebenarnya bangsa lain pun mengakui nya, apalagi hanya karena persoalan politik kita menjadi takabur dan kufur nikmat.

 

Article

Aroma Kartel dalam Bisnis Penerbangan

Oleh : Dodi Santoso. S.Sos., M.Ipol

Dosen Ilmu Politik Universitas Haluoleo

Akhir-akhir ini kita di hebohkan dengan dunia penerbangan kita, bukan karena adanya kecelakaan pesawat, namun dengan naiknya harga tiket pesawat yang di rasa mahal dan di keluhkan oleh semua masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut. Kenaikan harga tiket pesawat sekitar 80% , sebagai contoh rute Jakarta – Padang yang biasanya Rp.700.000 sekarang mencapai Rp.1.233.000 (www.merdeka.com). Selain itu, banyak dari penumpang lebih memilih transit atau pegi ke luar negeri dahulu sebelum ke kota tujuan guna menghindari membengkak nya harga tiket, karena dengan transit ke luar negeri dahulu biaya nya dapat di tekan. Misalnya masyarakat Riau yang ingin ke Jakarta via Kuala Lumpur atau Singapura baru ke Jakarta (www.kompas.com).

Kalau kita perhatikan, naik nya harga tiket pesawat ini erat kaitan nya dengan salah satu maskapai swasta, yakni Lion Air yang memberlakukan bagasi berbayar, Lion Air sebagai maskapai “Low Cost” merupakan “Market Leader” bagi pengguna jasa kebanyakan, hal ini tentunya membuat maskapai lain menjadi “pasang kuda-kuda” dan latah untuk menaikan harga tiket nya. Sebenarnya sah-sah saja maskapai menaikan harga tiket pesawat nya, tentunya harus di imbangi dengan perbaikan-perbaikan kinerja dan fasilitas dari maskapai tersebut. Kita ketahui bersama bahwa Lion Air merupakan maskpai yang paling sering mendapat complain terkait pelayanan dan kinerja nya, dengan adanya rasionalisasi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja nya.

Bila kita telisik lebih dalam, bisnis pernerbangan merupakan bisnis yang memiliki challenge tinggi, hal ini di karenakan  expenditure (pengeluaran) menggunakan dolar (membeli bahan bakar, , dan lain-lain) sementara revenue (pendapatan) dengan rupiah. Hal ini juga memberikan dampak yang signifikan bagi maskapai tersebut, terlebih dengan melemah nya rupiah terhadap dolar.

Belajar Dari Kasus Kartel Honda dan Yamaha

Aroma kartel dalam penetuan harga tiket pesawat, seiring dengan melonjak nya harga tiket memang kian santer. Walaupun masih dugaaan, jika memang benar terbukti adanya permainan harga antar maskapai (kartel), hal ini (maskapai) dapat di denda maksimal Rp 25 miliar sesuai dengan peraturan UU no 5/1999. Menurut salah satu komisioner KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Guntur Saragih “denda maksimal menurut UU 5/1999 mencapai Rp 25 miliar maksimal nya”. “(sebagian) maskapai dan Kemenhub sudah dipanggil  (untuk klarifikasi), (mereka) dipanggil untuk kebutuhan penelitian dan kajian”. (www.kumparan.com).

Kasus kartel kongkalikong Honda dan Yamaha beberapa waktu lalu harus nya dapat menjadi pelajaran, bagi semua pelaku usaha terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kasus tersebut, mereka (Honda dan Yamaha) di vonis bersalah dan harus mengeluarkan masing-masing denda 3 miliar (www.tempo.co.id). KPPU berhasil mengungkap kasus tersebut dengan adnya bukti kongklikong antara kedua nya (Honda dan Yamaha) berupa percakapan email terkait penetuan harga motor jenis metik di pasaran, harga yang seharus nya dapat ditekan lebih murah daripada yang sekrang beredar di pasaran.

Article

Menggugat Para Senator (Studi Kritis Revitalisasi Tupoksi Dewan Perwakilan Daerah RI)

Oleh : Dodi Santoso., S.Sos., M.Ipol.

(Dosen Ilmu Politik Universitas Haluoleo)

 

Abstrak

Bicara soal  keterwakilan, tentunya berkaitan dengan  lembaga perwakilan yang ada di Indonesia, dari tingkat daerah (tingkat I dan II) maupun pusat. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 19-21 yang menjelaskan DPR sebagai lembaga delibertif dengan fungsi-fungsi nya sebagai badan perwakilan. Namun seiring berjalan nya waktu (terutaman setelah reformasi) munculah sebuah badan perwakilan yang memiliki embel-embel daerah, yaitu DPD (dewan perwakilan daerah), yang merupakan wujud perwakilan dari daerah.

Dewan Perwakilan Daerah yang sebelumnya merupakan utusan daerah adalah merupakan lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih dari masing-masing provinsi dalam mekanisme pemilihan umum. DPD RI merupakan wadah penyampaian aspirasi yang berbasis kedaerahan, dengan DPD RI inilah, diharapkan daerah (provinsi-provinsi) di Indonesia diharapkan memiliki wakil yang dapat mengerti dan dapat paham akan isu-isu kedaerahan untuk dapat diangkat pada tataran pemerintah pusat. Ini tentu nya dalam kerangka memudahkan kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut menjadi penting karena bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dan berpihak pada tiap-tiap daerah.

Kata Kunci : Perwakilan, Utusan Daerah, Lembaga Tinggi Negara.

 

Abstract

Talking about representation, of course, relates to representative institutions in Indonesia, from the regional level (level I and II) and the center. As stipulated in the 1945 Constitution article 19-21 which describes the DPR as a delibertif institution with its functions as a representative body. But over time (especially after reform) came a representative body that had regional attachments, namely the DPD (regional representative council), which was a representation of the region.

The Regional Representative Council which was previously a regional envoy was a state high institution whose members were selected from each province in the mechanism of the general election. The DPD RI is a regional-based forum for delivering aspirations, with this DPD RI, it is expected that the regions (provinces) in Indonesia are expected to have representatives who can understand and be able to understand regional issues to be appointed at the central government level. This is of course within the framework of facilitating coordination between the central and regional governments. This is important because it can be a reference for the government in making policies that are appropriate and pro-side for each region.

Keywords: Representatives, Regional Representatives, State High Institutions

 

Latar Belakang

Bicara soal tata kelola pelayanan publik, tidak melulu soal produk atau output sebagai obyek yang di hasilkan oleh suatu institusi yang berupa kebijakan. Dimensi tata kelola pelayanan publik juga berbicara tentang pelaku atau subyek dari yang menghasilkan sebuah produk berupaa kebijakan. Salah satu nya adalah instansi penyelenggara negara (tingkatan pusat) yang bertindak sebagai subyek adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Pada 1 Oktober 2004 merupakan awal mula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berdiri, awal mulanya hanya beranggotakan 128 orang. DPD RI merupakan lembaga tinggi negara yang berasal dari perwakilan masing-masing provonsi, mekanisme pemilihan nya juga sama seperti DPR RI, yaitu dengan mengikuti pemilihan umum tiap 5 tahun sekali dan keanggotaan DPD RI masing-masing 4 (empat) orang wakil dari provinsi nya masing-masing.

Konsep perwakilan daerah seperti DPD RI sebenarnya telah ada sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekan, yaitu Moh. Yamin slah satu anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[1]

 

Landasan Hukum dan Landasan Teori

Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 lalu menjadikan badan perwakilan di Indonesia mengalami perubahan,  yang semula menganut monokameral menjadi bikameral atau dua kamar, yang terdiri dari DPR yang mewakili partai politik dan DPD yang mewakili kepentingan daerah. Ada beberapa pertimbangan bagi Indonesia menuju sistem dua kamar:  Pertama, seperti diutarakan Montesquieu, sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme checks and balances antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan. Kedua, Penyederhanaan sistem badan perwakilan. Hanya ada satu badan perwakilan tingkat pusat yang terdiri dari dua unsur yaitu unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat dan unsur yang mewakili daerah. Tidak diperlukan utusan golongan. Kepentingan golongan diwakili dan disalurkan melalui unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat. Ketiga, wakil daerah menjadi bagian yang melaksanakan fungsi parlemen (membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah, menetapkan APBN, dan lain-lain).

Dengan demikian segala kepentingan daerah terintegrasi dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. Hal ini merupakan salah satu faktor untuk menguatkan persatuan, menghindari disintegrasi. Keempat, sistem dua kamar akan lebih produktif. Segala tugas dan wewenang dapat dilakukan setiap unsur. Tidak perlu menunggu atau bergantung pada satu badan seperti DPR sekarang.

Sebagai perbandingan, menurut Samuel C Patterson & Anthony Mughan, selain lahir dari tradisi dan sejarah yang panjang, diterapkannya bikameralisme dalam sistem perwakilan diberbagai negara pada umumnya didasarkan atas dua pertimbangan; Pertama, Representation, perlunya perwakilan yang lebih luas dari pada hanya atas dasar jumlah penduduk. Dalam hal ini yang paling utama adalah pertimbangan keterwakilan wilayah. Kedua, redundancy, perlu adanya sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis (redundancy) sehingga berbagai kepentingan dipertimbang-kan secara masak dan mendalam.

Beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konmstitusi (MK) terkait pasal yang berkaitan dengan DPD RI itu sendiri. Inilah beberapa item ketetapan dan putusan MK terkait Uji Materi yang diajukan oleh DPD RI, terutama dalam norma Pasal 174 ayat (1) :

Menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang mengenai pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah sudah tepat sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan DPD tersebut diberikan pada saat pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan.

 

Pembahasan

Ketimpangan antara DPR dan DPD

Ketimpangan wewenang antara DPR dan DPD bermula dari amandemen UUD 1945 yakni pada perubahan tahun pertama 1999, peran legislasi dan politik lembaga legislatif sudah sepenuhnya diserahkan pada DPR. Pada awal pelaksanaan kewenangan DPR yang sangat kuat itu, dirasakan DPR menjadi mendominasi kekuasaan presiden, sehingga awal perubahan UUD ketiga tahun 2001 muncul wacana perlunya lembaga penyeimbang atas kewenangan DPR itu, hadirlah DPD. DPD yang dikontruksi sebagai lembaga perwakilan daerah kewenangannya sesungguhnya telah diambil habis oleh DPR, mulai dari penyusunan undang-undang, anggaran, sampai dengan mekanisme pemberhentian presiden, bahkan proses – proses seleksi atas lembaga negara ; Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemberantas korupsi, Komisi Yudisial dan lembaga independen lainnya DPR yang melakukan uji kelayakan.

Oleh sebab itu pengaturan kewenangan DPD pun dipaksakan masuk dalam UUD namun tidak secara optimal misalnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan denganperimbangan keuangan pusat dan  daerah.” Sedangkan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Sifat DPD RI

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah pada kenyataan nya berbeda dengan harapan awal pembentukan nya, yakni diharapkan menjadi kamar aspirasi lain selain DPR RI, berikut merupakan kondisi yang sebenarnya :

1). Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan.

2). Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah. 3). Secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator.

4). Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral.

5). Secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah.

7). Semangat yang melandasi pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah.

Perbandingan di luar negeri

Sebagai perbandingan, di Jerman majelis tinggi yang disebut Bundesrat  memiliki kewenangan untuk menyetujui dan mem-veto (menolak) suatu rancangan undang-undang yang di Basic Law telah menentukan rancangan undang- undang mana saja yang diharuskan mendapat persetujuan Bundesrat, yaitu rancangan undang-undang untuk mengamandemen konstitusi, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi negara bagian, serta rancangan undang-undang yang mempengaruhi kondisi keuangan negara. Perlu diketahui bahwa penolakan (veto) dari Bundesrat terhadap rancangan undang-undang yang telah ditentukan oleh Basic Law  harus mendapatkan persetujuan Bundesrat dikenal sebagai absolute veto, veto jenis ini tidak dapat dikalahkan oleh Bundestag, (majelis rendah)

Sedang di Inggris secara umum, fungsi the House of Lords—selanjutnya disebut the Lords—serupa dengan fungsi the Commons dalam hal legislasi, membahas isu, dan bertanya pada eksekutif. Namun, dua hal penting yang amat membedakannya adalah: pertama, para anggota the Lords tidak merepresentasikan konstituen; kedua, mereka tidak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan pajak dan keuangan. Peran the Lords secara umum dipahami sebagai sebuah peran tambahan dari apa yang telah dilakukan oleh the Commons, yaitu sebagai perevisi rancangan undang-undang yang dianggap amat penting dan kontroversial. Semua rancangan undang-undang harus melalui kedua kamar.

Di Amerika Serikat dalam Congress yang terdiri dari House of Representative (DPR dan Senat), misalnya, DPR dan Senat punya kesempatan untuk mengecek semua rancangan undang-undang sebelum disampaikan kepada presiden. Dengan demikian, dalam fungsi legislasi, Senat punya kewenangan yang relatif simbang dengan DPR.

Dengan kata lain, contoh-contoh dewan perwakilan daerah di negara lain sudah matang, hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi, mereka menganggap dewan perwakilan daerah bukan sekedar “pemanis dan pelengkap” dalam menjalankan kehidupan demokrasi khusus nya dalam hal keterwakilan daerah di parlemen. Oleh karena itu perlu adanya tinjau ulang terkait dengan tupoksi dari DPD RI kita, supaya jelas fungsi dan posisi nya, jangan sampai hanya menjadi ajang “reuni” para politisi yang telah usai menjabat di DPR atau para mantan kepala daerah saja.

Isu Sektor Komunal Daerah (Domain DPD RI)

Disaat masih belum jelas nya wilayah wewenang DPD RI dalam ketata negaraan, sebenarnya ada yang bisa “digarap” oleh para anggota DPD RI. Karena basic keanggotaan DPD RI ini adalah perwakilan daerah, yakni isu atau permasalahan di daerah yang sifat nya komunal, misalnya isu kebakaran hutan, musibah asap. Kita ketahui kedua isu ini kerap kali muncul hampir setiap tahun nya, hal ini di karenkan negara kita ber iklim tropis, sehingga pada musim kemarau menimbulkan cuaca panas serta terjadi kebakaran hutan, selain permaslahan iklim tersebut, faktor lain nya adalah karena faktor kesengajaan dari ulah manusia itu sendiri. Biasanya perusahaan-perusahaan yang ini membuka lahan perkebunan nya, mereka memilih jalan pintas, yaitu dengan membakar hutan-hutan guna dijadikan perkebunan.

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ialah rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lainnya: Kebakaran hutan dan lahan menyebakan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.[2]

Menangkal Radikalisme dan Separatisme

Peran lain yang dapat diambil para anggota DPD RI terkait isu komunal di daerah nya adalah upaya preventif, yakni ancaman Radikalisme dan Separatisme. Kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini marak kembali isu terkait Radikalisme, hal ini tentunya menjadi  perhatian kita bersama. Paham-paham radikal yang berkembang di sejumlah daerah, baiknya menjadi concern para anggota DPD RI yang kemudian di carikan solusi agar supaya tidak dapat berkembang lebih luas, isu ini sangat dekat dan strategis dengan para anggota DPD RI, hal ini di karenakan background dari para anggota DPD RI itu sendiri yang merupakan tokoh dari daerah tersebut, yang kemudian di harapkan menjadi pengayom masyarakat nya, serta dapat memperjuangkan aspirasi daerah nya masing-masing pada tataran pusat.

Begitu juga tentang Separatisme. Separatisme merupakan budaya laten, yang sifatnya akan muncul kapan saja, kita ketahui di daerah-daerah masih sering dijumpai permasalahan ini.

“Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antar-golongan akan selalu ada,” kata Hadi saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.[3]

Berikut ini merupakan kelompok-kelompok radikal dan separatis yang ada di Indonesia[4] :

  1. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur

Nama kelompok separatis ini memang sedang hangat diperbincangkan di publik. Menurut data yang dilansir aparat, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso diperkirakan memiliki 40 anggota. Mereka terutama beroperasi di kawasan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah.

  1. Kelompok Jemaah Ansharut Tauhid (JAT)

Selain Mujahidin Indonesia Timur, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) adalah salah satu kelompok separatis yang berambisi menguasai Indonesia. Di bawah pimpinan Abu Bakar Ba’asyir, yang juga pernah mengepalai Jamaah Islamiyah, kelompok ini bahkan telah dimasukkan daftar Organisasi Teroris Asing oleh pemerintah Amerika Serikat.

  1. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah salah satu organisasi separatis yang pernah memicu gejolak di tanah air. Betapa tidak, gerakan yang mereka lancarkan selama hampir 3 dekade itu sempat membuat pemerintah kewalahan untuk membendungnya. Gerakan tersebut juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF).

  1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Sama seperti GAM, tujuan dari organisasi separatis ini adalah untuk melepas Papua dan Papua Barat dari NKRI. Organisasi yang memiliki bendera dengan lambang Bintang Kejora ini diketahui telah memulai aksi militannya sejak Desember 1963. Jika GAM sudah resmi dibubarkan, OPM masih tetap eksis sampai sekarang. Bahkan, setiap tanggap 1 Desember, ada saja yang nekad mengibarkan bendera OPM di Papua. Tindakan tentunya dilarang karena dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap bangsa.

  1. Kelompok Jamaah Islamiyah

Kelompok separatis ini tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di Asia Tenggara. Dinyatakan sebagai organisasi teroris, Jamaah Islamiyah juga melancarkan gerakannya di Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina. Bahkan di Indonesia sendiri, organisasi ini telah dicap sebagai korporasi terlarang.

 

Penutup

Sebagai sebuah lembaga tinggi negara DPD RI, sudah barang tentu menjadi tumpuan dan harapan dari para konstituen nya dalam rangka menyalurkan aspirasi dan membawa daerah nya masing-masing agar lebih diperhatikan. DPD RI sebagai suatu “kamar aspirasi” dalam sistem ketata negaraan yang menganut bikameral. Namun pada kenyataan nya wewenang dari DPD RI ternyata belum dapat menjawab ekpektasi publik, hal ini di karenakan beberapa faktor, faktor yang pertama adalah terbatas nya wewenang yang di berikan kepada DPD RI dalam Undang-undang, faktor inilah yang menjadi masalah utama DPD RI selama ini, oleh karena itu menjadi keharusan untuk melakukan transformasi atau perubahan yang mendasar terkait tugas dan wewenang nya.

Hal selanjutnya terkait dengan transformasi DPD RI adalah dengan meninjau ulang keanggotan dari DPD RI itu sendiri, kita bisa lihat bersama bahwa proporsi dari anggota DPD RI adalah mayoritas pengurus partai politik, kader, simpatisan, atau yang sebulumnya anggota dewan perwakilan rakyat (baik pusat maupun daerah) yang mencalon di DPD RI, bahkan sekarang ketua DPD RI merupakan ketua umum sebuah partai politik, hal ini tentunya menjadi bias kepentingan, dan juga tidak baik dan tidak etis bagi lembaga tinggi negara tersebut. Hal yang harus dibenahi dari masalah ini adalah perbaiki sistem rekrutmen DPD RI nya, anggota DPD RI harus sesuai dengan nama dan marwah lembaga itu, yaitu orang-orang yang murni dan mengenal daerah nya, orang-orang yang paham dan dapat di jadikan panutan bagi daerah nya. DPD RI bukan ajang reuni bagi para mantan-mantan pejabat atau yang tidak terpilih di DPR RI.

Yang terakhir adalah, dalam kerangka optimalisasi peran DPD RI, yaitu dengan menumbuhkan rasa sense of belonging terhadap isu komunal di daerah nya masing-masing, para anggota DPD RI ini harus menjadi garda terdepan dalam upaya-upaya penyelesaian masalah daerah, yang utama nya adalah masalah preventif atau sektor pencegahan, karena hal ini merupakan domain dan “skill” yang harus dimiliki oleh semua anggot DPD RI.

 

Daftar Pustaka   

– Akbarrudin, Andika. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945”, Pandecta, Vol. 8, No. 1, Januari, 2013.

– Anwar, Chairul. Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999.

– Asshiddiqie, Jimly, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.

– Asy’ari, Hasyim, Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Makalah dalam Semiloka ”Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara Kelembagaan”, diselenggarakan di Semarang, 12 Januari 2006.

– Bidaya, Jaini. “Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945”, Media Bina Ilmiah, Vol. 6, No. 6, Desember, 2012.

– Budiardjo, Miriam dkk. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,    2008.

https://www.merdeka.com/politik/marsekal-hadi-akui-ancaman-separatis-di-ri-akan selalu-ada.html

https://www.boombastis.com/ngotot-menguasai-indonesia/69855

www.wikipedia.com/dpdri

[1] wikipedia.org/dpdri

[2] https://nasional.kompas.com/read/2018/08/25/14340331/kebakaran-hutan-dan-lahan-apa-dampak-dan-upaya-pencegahannya.

[3] https://www.merdeka.com/politik/marsekal-hadi-akui-ancaman-separatis-di-ri-akan-selalu-ada.html

[4] https://www.boombastis.com/ngotot-menguasai-indonesia/69855